Kejaksaan Negeri kota Samarinda menegaskan niatnya untuk mengusut aliran dana korupsi APBD Samarinda sebesar Rp 1,78 miliar yang diduga ikut mengalir ke kantong Nurdin Halid selaku ketua umum PSSI itu. Kejari membantah adanya pengaruh pihak tertentu dalam melakukan penyelidikan aliran dana tersebut.
Saat ditanya adakah upaya pihak-pihak tertentu sengaja memperlambat pemberian salinan putusan dari PN Samarinda dengan tujuan untuk memperlambat pengusutan aliran dana korupsi tersebut, Sugeng enggan berkomentar.
Seperti diberitakan sebelumnya, nama Ketua PSSI Nurdin Halid dibayar Rp 100 juta dan Direktur PT Liga Indonesia Andi Darussalam yang dibayar Rp 80 juta, dibeberkan Ketua Majelis Hakim Parulian Lumbantoruan, di ruang sidang utama PN Samarinda, sebelum membacakan putusan vonis terhadap terdakwa. Nama keduanya masuk dalam 35 daftar pembayaran fiktif, termasuk sederetan nama anggota DPRD Samarinda 2004-2009 dari sejumlah fraksi, yang dilakukan terdakwa dengan total pembayaran Rp 1,78 miliar.
Pembayaran fiktif itu diketahui dan terbukti, menyusul keterangan sejumlah pengurus Persisam Putra Samarinda, Arna Effendi, Kristonowo dan Aspian Noor dalam kapasitasnya sebagai saksi dan menjadikannya sebagai fakta persidangan. Rencananya, dalam penyelidikan dugaan aliran dana korupsi Ali Fitri, selain sejumlah nama mantan anggota dan yang masih tercatat sebagai anggota DPRD Samarinda, Kejari Samarinda juga akan meminta keterangan Nurdin Halid dan Andi Darussalam di Kejaksaan Agung.
Solusi :
1. Instansi yang terkait seharusnya lebih teliti dalam menelaah aliran-aliran yang ada di APBD.
2. Dalam kasus ini, perlunya tindak lanjut yang lebih serius atau dapat melibatkan KPK.
3.Diperlukan kesadaran dari masing-masing anggota dalam suatu Instansi demi menciptakan kemajuan.
ubay16 